Pemkab Lamongan Gandeng Kejaksaan untuk Perkuat Aspek Hukum dalam Tata Kelola Pemerintahan – RADARNASIONAL.ID

Lamongan, Radarnasional.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara (Datun). Penandatanganan ini dilaksanakan di Command Center Lantai 3 Pemkab Lamongan pada Kamis, 6 Februari 2025.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi atau yang akrab disapa Pak Yes menegaskan bahwa proyek kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang di bidang pemerintahan.

“Masalah pembangunan menjadi semakin kompleks dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan kemajuan peradaban. Kita harus terus beradaptasi dan membangun kerangka hukum yang kuat agar kita tidak menciptakan masalah di masa depan dengan melakukan kesalahan saat ini,” kata Pak Yes.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa akses informasi dan kemajuan teknologi memudahkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka, termasuk melalui media sosial. Sebagai contoh, ia menyinggung surat terbuka dari seorang anak kepada Presiden, Jaksa Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia yang sempat viral beberapa waktu lalu.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lamongan Rizal Edison menjelaskan bahwa MoU ini menjadi dasar bagi Kejaksaan dalam memberikan pendampingan hukum kepada Pemkab Lamongan, termasuk dalam penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKK).

“Dengan adanya MoU ini, Pemkab Lamongan dapat memberikan SKK kepada Kejaksaan agar kami bisa membantu dalam penyelesaian permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara,” jelas Rizal Edison.(ery)